Follow

Ironi Hari Tanpa Tembakau di Indonesia (Bagian 1)

peringatan-hari-tanpa-tembakauPP 109/2012 Dan Pertaruhan Hidup Puluhan Juta Orang;

Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) No.  109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP tersebut berlaku sejak disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 24 Desember 2012.  PP ini memberikan batasan yang ketat bagi peredaran, termasuk iklan dan penjualan produk tembakau, utamanya rokok

Kebijakan pemerintah melalui PP No. 109/2012 ini tidak tepat, sebab akan menimbulkan kerugian yang besar bagi para petani dan industri tembakau. Pemerintah tidak berpihak kepada para petani tembakau dan rakyat kecil lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan tembakau. Tindakan ini sama halnya dengan mematikan perekonomian petani tembakau yang mata pencahariannya hanya dihasilkan dari tembakau tersebut.

Selain itu PP 109/2012 ini juga akan mematikan industri tembakau dan tentu saja akan berdampak kepada para pekerjanya. Kematian produksi industri tembakau akan menghilangkan lapangan pekerjaan bagi banyak pekerjanya selama ini penghasilannya hanya digantungkan pada indusri rokok tersebut. Pemerintah harus berlaku adil dan tidak diskriminasi pada semua kelompok masyarakat,dengan selalu menyudutkan petani dan industri tembakau.

Menurut Syamsul Hadi, pakar tembakau yang pernah diundang oleh FKP DPR RI untuk memberi masukan perihal ini, menyatakan bahwa kontribusi penciptaan lapangan kerja dari industri rokok dan yang terkait dengannya mencapai 24,4 juta.  Setidaknya terdapat 1,25 juta orang bekerja di ladang-ladang tembakau, 1,5 juta bekerja di ladang cengkeh dan sekurang-kurangnya 10 juta orang terlibat langsung dalam industri rokok.  Belum lagi mereka yang mendapat berkah dengan jadi penjual rokok asongan dan mereka yang bekerja di sektor lain yang berkait dengan rokok, semisal perusahaan korek api.

Selain itu penerimaan negara (Pemerintah Pusat) yang berasal dari cukai rokok pada tahun 2012 mencapai 74 triliun rupiah. Sementara kontribusinya terhadap perekonomian daerah juga tidak bisa dianggap remeh.  Beberapa daerah sangat menggantungkan hidup masyarakatnya pada industri rokok. Kediri, Malang, Kudus dan berbagai kota lainnya, ekonominya sangat ditentukan oleh rokok. Kudus, misalnya, menyumbang Rp15,1 triliun dari total pendapatan cukai Rp 60 triliun pada 2011.

Sementara itu, berdasar temuan Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) berkaitan dengan isu tembakau, ternyata industri tembakau memiliki dampak positif, terutama dari aspek ekonomi. Sebab sekitar 52% pemberitaan soal tembakau, mengulas soal manfaat ekonomis dari industri rokok ini. Fokusnya pada kontribusi rokok terhadap pendapatan negara hingga soal banyaknya lapangan kerja yang terserap dari industri rokok.

Dari sisi sosial pemberitaan soal manfaat rokok juga cukup besar, yaitu 40%. “Ini biasanya terkait dengan dimensi sosiologis tembakau. Pengaitan rokok dengan aspek kultural lokal masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa media mengulas dimensi ini,” jelas Muhammad Farid Direktur IMMC. Menurut Farid, industri rokok memang memiliki sisi dilematis. Industri rokok sebagai salah satu sumber pendapatan negara, telah menciptakan sebuah perspektif positif terhadap industri ini.

Fakta bahwa industri rokok memberi kontribusi besar bagi pendapatan pemerintah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi puluhan juta orang, agaknya tidak bisa disangkal begitu saja. Namun geliat aktivis anti tembakau yang gencar menyerang perokok dan industri rokok, tidak pernah mau mempertimbangkan fakta ini. Mereka tidak mampu memberikan solusi apapun sebagai pengganti pendapatan Negara dari cukai tembakau yang hilang, dan lapangan pekerjaan pengganti bagi puluhan juta orang.  Namun tetap saja mendesakkan isu anti tembakau.

Dengan berlindung dibalik isu kesehatan, mereka menggiring opini masyarakat untuk memercayai bahwa tembakau adalah benar-benar penyebab kematian yang sangat berbahaya. Tembakau dan produk olahannya yang dibakar, adalah penyebab dari segala macam penyakit. Dan karena itu, peredaran produk olahan tembakau harus dilarang. Bahkan bila perlu, sesiapa yang ketahuan menggunakannya harus dipidana.  Beberapa daerah telah mengabilkan tuntutan aktivis anti tembakau dengan mengeluarkan serangkaian peraturan daerah (Perda) yang dimaksudkan untuk melarang aktivitas merokok.

Dalam rangka memeringati hari tanpa tembakau se dunia pada 31 Mei 2013, lagi-lagi aktivis anti tembakau mengkampanyekan tuntutan agar pemerintah dan masyarakat melakukan boikot terhadap produk tembakau. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga gencar mengkampanyekan penolakan terhadap iklan rokok bagi kegiatan olahraga dan kesenian, juga beasiswa serta CSR dari perusahaan rokok. Namun lagi-lagi, mereka tidak menawarkan solusi alternatif sebagai pengganti.

Aktivis anti tembakau adalah corong suara pemerintah dalam hal kebijakan tentang tembakau. Apa yang disuarakan aktivis anti tembakau, adalah senada dengan kebijakan tentang tembakau yang bakal dikeluarkan pemerintah. Pemerintah membutuhkan aksi dari aktivis anti tembakau untuk mendukung kebijakannya, agar kebijakannya seolah-olah mendapat dukungan masyarakat.  Aktivis anti tembakau, menjadi keran pencuci tangan dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.  Kotornya tangan pemerintah terkait kebijakan tentang tembakau di Indonesia, dengan sendirinya telah dibersihkan oleh aktivis anti tembakau.

Sementara pemerintah dengan PP No. 109/2012 sebenarnya hanya menjalani perannya sebagai badut dari kepentingan asing, untuk mematikan pertanian tembakau dan industri rokok di Indonesia.

sumber: http://membunuhindonesia.com/ironi-hari-tanpa-tembakau-di-indonesia-bahaya-pp-1092012/

Share

Berita

  • Mendagri Beri Sinyal Batalkan Dana Saksi Parpol +

    JAKARTA (KOMPAS.com) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan presiden terkait dana saksi bagi partai politik. Read More
  • KPU: Semua Parpol Lakukan Pelanggaran Kampanye +

    BANDUNG (REPUBLIKA.CO.ID), -- KPU Jabar mencatat, hampir semua parpol yang menjadi peserta Pemilu 2014 melakukan pelanggaran kampanye. "Saya cek 12 partai Read More
  • DPT bisa jadi bumerang bagi KPU +

    Semarang (ANTARA News) - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengingatkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 bisa menjadi Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Analisis

  • Analisis Monitoring Partai Politik Periode Januari-Pebruari 2014 +

    Menjelang pelaksanaan pemilu legilatif 2014, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) melakukan riset pemberitaan media terhadap dinamika partai politik. Riset media Read More
  • Analisis Monitoring Pemberitaan Parpol : 28 September – 4 Oktober 2013 Kian Pudarnya Pamor Partai Politik +

    Pamor partai politik kian menurun di mata publik karena semakin banyaknya anggota/kader parpol yang terjerat kasus hukum. Pada sisi lain, Read More
  • Analisis Monitoring Pemberitaan Parpol : 23-27 September 2013 Kasus Hukum dan Konflik Jadi Isu Utama Pemberitaan Partai Politik +

    Menjelang pemilu 2014, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) melakukan monitoring pemberitaan media terhadap partai politik. Monitoring dilakukan dengan skala minggu Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Follow Us

Find Us