Follow

MOBIL MURAH: EKONOMI PERTUMBUHAN VS EKONOMI KESEJAHTERAAN

Sebagai sebuah wacana pada tingkat pemberitaan, kebijakan produksi mobil murah berhasil tampil sebagai isu yang mendapat respon aktif dari publik. Isu ini menarik perhatian publik, dari berbagai kalangan, tingaktan dan latarbelakang. Masing-masing mengajukan perspektifnya tentang produksi mobil murah: masyarakat pengguna jalan,pengamat, akademisi, menteri, gubernur/ bupati anggota legislatif, hingga produsen mobil sendiri.

Pertama, tinggi dan beragamnya respon publik ini menunjukkan bahwa kebijakan mobil murah ini memiliki dimensi dampak yang luas. Sebagian besar publik merasakan bahwa kebijakan ini akan berpengaruh pada kepentingan hidup mereka. Sebagai sebuah kebijakan ekonomi, pro-kontra produksi mobil murah ini merepresentasikan hajat hidup orang banyak.

Selain itu, aktifnya respon publik juga mengindikasikan bahwa kebijakan ini memiliki DIMENSI SOSIAL yang tinggi. Produksi mobil murah, dengan segala resiko negatif dan efek positifnya, tidak boleh dilihat dalam perspektif ekonomi an sich. Pertimbangan soal “kesejahteraan sosial”, juga harus diakomodir sebagai perspektif, untuk memutuskan apakah kebijakan ini positif atau justru negatif.

Kedua, respon publik terhadap pemberitaan ini berpuncak pada munculnya dua kelompok dengan sikap final yang berbeda: pro dan kontra terhadap produksi mobil murah (mendominasi 53% pemberitaan). Dan sangat bisa ditelusuri asbabunnuzul masing-masing sikap dari dua kelompok tersebut.

Keterbelahan sikap tersebut, pro dan kontra, dilatari oleh sudut pandang yang berbeda. Kalangan yang yang pro, lebih mengedepankan perspektif ekonomi pertumbuhan (bisnis-ekonomi). Sementara perspektif ekonomi kesejahteraan (sosio-ekonomi) oleh kalangan yang kontra. Ini terbaca, setidaknya dari dua hal: ARGUMENTASI yang melatarinya dan “AKTOR” yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut.

Alasan yang diajukan oleh pihak yang pro: pemenuhan hak masyarakat luas untuk memiliki mobil, peningkatan investasi, antisipasi era pasar bebas, menyerap tenaga kerja. Sementara yang menolak mobil murah memiliki argumentasi: ekses kemacetan, menambah beban subsidi, dampak pada transportasi umum.

Alasan dibalik 2 sikap tersebut, paralel dengan kepentingan “aktor”nya. Pemerintah pusat, kementerian perindustrian, kementerian perekonomian, dan produsen mobil menjadi pihak yang sangat aktif mendukung kebijakan tersebut. Sementara pemerintah provinsi, kementerian perhubungan, kementerian keuangan dan masyarakat sipil sebaliknya: kontra. Kelompok yang pro, sangat berkepentingan dengan upaya peningkatan ekonomi pertumbuhan. Sementara pihak yang kontra, lebih menekankan pada ekonomi kesejahteraan, karena akan menanggung beban sosial dari implementasi kebijakan pihak pertama.

Ketiga, secara umum, suara media lebih mengakomodir pihak yang pro dengan kebijakan produksi mobil murah. Ini tampak dari grafik berikut: person quote, institution quote, pihak kontra Jokowi, pro-kontra, pihak pro-kontra. Namun demikian, hipotesis ini masih bersifat global. Karena pada sisi yang lain, argumentasi penolakan juga diberi porsi yang cukup tinggi.

Selain itu, bisa disimpulkan bahwa media juga relatif berhasil mengangkat isu ini menjadi WACANA publik. Tampak dari luasnya respon, pengaruh dan dampak dari pemberitaan ini.

Keempat, dalam batas tertentu, grafik pemberitaan mobil murah ini memiliki PARALELITAS dengan tokoh tertentu, yaitu Gubernur Joko Widodo. Ada paralelitas antara isu penerapan kebijakan mobil murah sebagai OBJEK pemberitaan dengan sikap Jokowi sebagai SUBJEK pemberitaan. Ini terlihat dari eratnya korelasi antara perkembangan isu mobil murah dengan respon yang diberikan Jokowi atas rencana penerapan kebijakan tersebut. Oleh media, keduanya “hampir” selalu diidentikkan sebagai dua varian yang bertentangan: pro vs kontra. Perekat-an isu mobil murah dengan sosok Jokowi ini terjadi dalam dua tone: positif negatif.

Jokowi menjadi figur (subjek) yang paling tinggi rekatannya dengan isu tersebut. Tampak dari pengiriman surat oleh Jokowi ke Wakil Presiden Boediono yang kemudian menjadi klimaks pemberitaan isu tersebut (Lihat: coverage dynamic). Dalam pembacaan “tersurat”, tentu ini terkait dengan posisi institusionalnya sebagai Gubernur DKI yang sangat berkepentingan dengan penyelesaian problem kemacatan. Namun dalam pembacaan “tersirat”, apakah paralelitas ini mengindikasikan makna yang lain?

Share

Berita

  • Mendagri Beri Sinyal Batalkan Dana Saksi Parpol +

    JAKARTA (KOMPAS.com) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan presiden terkait dana saksi bagi partai politik. Read More
  • KPU: Semua Parpol Lakukan Pelanggaran Kampanye +

    BANDUNG (REPUBLIKA.CO.ID), -- KPU Jabar mencatat, hampir semua parpol yang menjadi peserta Pemilu 2014 melakukan pelanggaran kampanye. "Saya cek 12 partai Read More
  • DPT bisa jadi bumerang bagi KPU +

    Semarang (ANTARA News) - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengingatkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 bisa menjadi Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kutipan Media

  • Ironi Hari Tanpa Tembakau di Indonesia (Bagian 1) +

    PP 109/2012 Dan Pertaruhan Hidup Puluhan Juta Orang; Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Read More
  • STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA +

    STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Berpikir Global, Beraksi Lokal) Oleh: Drs. Jamalludin Sitepu, M.A. Banyak pihak yang sudah Read More
  • BUMN INFRASTRUKTUR +

    Salah satu ciri yang menegaskan kemanjuan suatu negara adalah baiknya infrastruktur yang ada di negara tersebut. Karena jika semua infrastruktur Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Follow Us

Find Us