Follow

Konflik Politik Mesir: Respon Pemerintah dan Ekspektasi Masyarakat

Konflik politik di Mesir yang disulut oleh kudeta militer, yang mengarah pada instabilitas keamanan, memicu respon berbagai negara di dunia. Baik respon dalam konteks politik Internasional, diplomatik antar negara maupun dalam bentuk solidaritas kemanusiaan. Beberapa negara memiliki pola respon yang berbeda dalam mempersepsikan fenomena yang terjadi di Mesir.

Pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan salah satu pihak yang menunjukkan sikap responsif terhadap perkembangan politik di Mesir. Respon dan sikap pemerintah, direpresentasikan oleh statement Presiden SBY, Menteri Luar Negeri, dan Duta Besar Indonesia di Mesir. Di sisi lain, kalangan legislatif, dalam hal ini anggota DPR dari komisi terkait maupun kader partai politik, juga memberikan respon terhadap persoalan ini. Pada tingkat yang lebih luas, respon muncul dari berbagai elemen masyarakat: tokoh, ulama, pimpinan organisasi-LSM dan masyarakat pada umumnya.

Hasil riset media monitoring IMMC tentang isu diatas, memberikan beberapa hipotesa:

Pertama, secara psykopolitis, Indonesia dan Mesir memiliki relasi yang cukup kuat. Apa yang berkembang di satu negara, memacu respon aktif dari negara satunya. Respon yang muncul bukan sebatas pada tingkat diplomatik, tapi berkembang pada level aksi kemasyarakatan. Ada berbagai basis argumentatif, yang memacu munculnya respon tersebut.

Hasil riset menunjukkan bahwa alasan Kemanusiaan menjadi faktor dominan yang membuat sebagian masyarakat Indonesia demikian responsifnya terhadap perkembangan politik yang terjadi di Mesir. Alasan kedua adalah Persinggungan Historis antar kedua negara yang cukup erat di masa lalu. Yang ketiga, alasan solidaritas Sesama Muslim. Persingungan historis menjadi satu kekhasan tersendiri yang mewarnai relasi politik Indonesia-Mesir.

Ketika terjadi fenomena serupa di kawasan timur tengah, masyarakat Indonesia kerap menunjukkan respon yang serupa. Namun, biasanya hanya didasari oleh dua alasan: kemanusiaan dan solidaritas sesama muslim. Dalam konteks Mesir, tambahan varian Persinggungan Historis menjadi nilai lebih yang membuat tingkat rekatan relasi psykopolitik antara keduanya lebih tinggi dibanding negara di kawasan serupa.

Kedua, hasil riset menunjukkan ada ketidak-ekuivalenan antara respon yang diharapkan masyarakat pada pemerintah, dengan sikap diplomasi politik yang ditunjukkan pemerintah sendiri.

Dari berbagai kelompok masyarakat yang memberikan respon terhadap Mesir, berharap pemerintah menunjukkan sikap yang bersifat Eksternal. Yaitu sikap tegas terhadap “pihak yang dianggap melakukan tindakan anti-kemanusiaan” di Mesir. Dalam hal ini tampaknya yang dimaksud militer. Sikap berorientasi eksternal yang diharapkan diantaranya: pemerintah Menekan PBB untuk bertindak tegas, Mengutuk tindakan militer Mesir, menekan OKI untuk mencari solusi, dan Memutus hubungan diplomatik.

Namun pada faktanya, statement maupun sikap diplomasi politik pemerintah lebih berorientasi Internal. Diantaranya: meminta WNItidak terlibat dalam konflik, meminta semua pihak menahan diri, himbaun WNI tidak ke Mesir dan persiapan evakuasi WNI.

Pada tingkat logika diplomasi politik, oleh pemerintah, sepertinya sikap tersebut dianggap interpretasi yang dianggap paling moderat (aman) terhadap filosofi garis politik luar negeri kita yang bebas aktif. Ada faktor kehati-hatian dalam memberikan respon secara gradual perkembangan politik yang terjadi di Mesir, mengingat kompleksitas persoalannya.

Namun dilihat dalam perspektif sebagian kalangan masyarakat diatas, sikap pemerintah dianggap kurang menunjukkan ketegasan. Ini terlihat dari berbagai tuntutan yang diajukan masyarakat, banyak sekali membawa terminologi Tegas.

Ketiga, fenomena politik yang terjadi di Mesir juga memacu respon dari kalangan legislatif dan kader institusi parpol. Dalam konteks ini, parpol Partai Keadilan Sejahtera yang paling responsif. Mahfuz Shiddiq adalah tokoh yang secara berkala memberikan respon. Parpol Demokrat dan Golkar juga memberikan respon, meski tidak sangat aktif.

Para tokoh nasional juga memberikan respon terhadap kondisi Mesir. Diantaranya adalah Jusuf Kalla dan Suryadarma Ali. Selain merepresentasikan dirinya sebagai tokoh bangsa, respon JK juga terkait dengan jabatan yang kini disandangnya: Ketua PMI dan Dewan Masjid Indonesia. Dua jabatan tersebut merepresentasikan dua alasan solidaritas masyarakat pada kondisi Mesir: kemanusiaan dan solidarita sesama muslim. Sementara respon yang diberikan Suryadharman lebih mewakili kapasitasnya sebagai Menteri Agama.

Share

Berita

  • Mendagri Beri Sinyal Batalkan Dana Saksi Parpol +

    JAKARTA (KOMPAS.com) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan presiden terkait dana saksi bagi partai politik. Read More
  • KPU: Semua Parpol Lakukan Pelanggaran Kampanye +

    BANDUNG (REPUBLIKA.CO.ID), -- KPU Jabar mencatat, hampir semua parpol yang menjadi peserta Pemilu 2014 melakukan pelanggaran kampanye. "Saya cek 12 partai Read More
  • DPT bisa jadi bumerang bagi KPU +

    Semarang (ANTARA News) - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengingatkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 bisa menjadi Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kutipan Media

  • Ironi Hari Tanpa Tembakau di Indonesia (Bagian 1) +

    PP 109/2012 Dan Pertaruhan Hidup Puluhan Juta Orang; Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Read More
  • STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA +

    STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Berpikir Global, Beraksi Lokal) Oleh: Drs. Jamalludin Sitepu, M.A. Banyak pihak yang sudah Read More
  • BUMN INFRASTRUKTUR +

    Salah satu ciri yang menegaskan kemanjuan suatu negara adalah baiknya infrastruktur yang ada di negara tersebut. Karena jika semua infrastruktur Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Follow Us

Find Us